Wacana Rumah Subsidi 18 Meter Persegi Terganjal PP 12/2021, Kementerian PKP Siapkan Revisi

ABOUT SEMARANG – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) masih menghadapi kendala regulasi dalam merealisasikan wacana penyesuaian ukuran rumah subsidi menjadi lebih kecil.

Rencana tersebut mencakup pengurangan luas tanah menjadi 25 meter persegi dan bangunan menjadi 18 meter persegi, yang disebut sebagai solusi hunian terjangkau di tengah kota. Namun, perubahan ini masih terganjal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2021 yang mengatur luas minimum rumah subsidi.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menyebut pihaknya tidak ingin melangkahi regulasi yang sudah ada.

“Kita juga enggak mau aturan ini nanti bertentangan dengan PP yang ada, perubahan PP 12/2021, karena di situ menyatakan luas efektifnya 54 meter persegi,” ujar Sri di Jakarta, Senin (16/6).

Untuk itu, kementerian membuka peluang revisi regulasi dan sedang berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait.

Sri juga menanggapi kritik soal kelayakan rumah berukuran 18 meter persegi. Menurutnya, ukuran tersebut masih mengacu pada standar nasional Indonesia (SNI) yang menyatakan kelayakan huni untuk orang dewasa berkisar 6,4–9 meter persegi, dan untuk anak-anak sekitar 4,6 meter persegi.

Ia menegaskan, rumah kecil ini ditujukan bagi masyarakat lajang atau keluarga muda dengan satu anak.

Usulan rumah subsidi berukuran minimalis ini sebelumnya disampaikan langsung oleh Menteri PKP, Maruarar Sirait. Ia mengatakan bahwa penyesuaian ukuran rumah diperlukan untuk menjawab kebutuhan generasi muda yang kini lebih memilih hunian di tengah kota meskipun dengan ukuran terbatas.

“Masak enggak akomodir anak-anak kita, adik-adik kita yang milenial? Coba lihat sekarang, hotel lagi ada banyak hotel kapsul kan? Yang kecil kan? Ya, masa negara tidak mengakomodir keinginan ini?” kata Ara dalam acara di Plaza Semanggi, Jakarta, Kamis (12/6).

Menurut Maruarar, tingginya harga tanah di pusat kota menjadi tantangan besar dalam menyediakan rumah bersubsidi yang terjangkau.

Karena itu, pemerintah perlu menyesuaikan konsep hunian agar tetap bisa menjangkau kalangan muda dan masyarakat berpenghasilan rendah tanpa harus memaksakan ukuran lahan yang besar.

Ia pun menilai bahwa hunian kecil tetap dapat layak huni selama mengikuti standar teknis dan kebutuhan dasar penghuninya.

Menindaklanjuti usulan ini, pihak pengembang seperti Lippo Group telah mengambil langkah awal dengan memamerkan dua mockup rumah subsidi dalam pameran terbaru.

Tipe pertama memiliki luas tanah 25 meter persegi dan bangunan 14 meter persegi, sedangkan tipe kedua sedikit lebih luas dengan tanah 26,3 meter persegi dan bangunan 23,4 meter persegi. Keduanya diklaim tetap memenuhi standar kelayakan dasar dan bisa dibangun lebih dekat ke pusat aktivitas masyarakat.***